rtvnewsindonesia.com-Pesawaran ,Anggaran pendidikan Kabupaten Pesawaran tahun 2024 menuai sorotan. Dengan nilai mencapai Rp128 miliar lebih, publik mempertanyakan ke mana sebenarnya dana sebesar itu digunakan.
Data yang dihimpun redaksi menunjukkan, alokasi terbesar mengalir untuk pengelolaan pendidikan sekolah dasar, dengan jumlah sekitar Rp74 miliar.
Namun, sejumlah pos belanja dianggap tidak wajar. Belanja modal gedung dan bangunan tercatat berulang di beberapa kegiatan, salah satunya senilai Rp2 miliar. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa hampir Rp1 miliar. Sementara, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan mencapai lebih dari Rp19 miliar, namun belanja pegawai hanya Rp39 juta, sedangkan belanja barang dan jasa justru menyerap Rp19 miliar lebih.
Ironisnya, pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa hanya dialokasikan Rp16 juta. Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan belanja perjalanan dinas yang menembus Rp444 juta, dengan perjalanan dalam kota mencapai Rp417 juta. Bahkan, anggaran untuk makanan dan minuman jamuan tamu tercatat Rp192 juta.
Padahal semua dana ini disebut sudah terealisasi pada tahun 2024. Namun kenyataan di lapangan masih berbanding terbalik: sejumlah sekolah kekurangan sarana belajar, gedung rusak, hingga minim fasilitas teknologi informasi.
Ada beberapa kepala sekolah Dasar di kecamatan kabupaten pesawaran mengaku sudah berapa kali melakukan pengajuan feselitas sekolah, namun blm ada tanggapan (bungkam)dari pihak terkait
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat. Apakah rehabilitasi sekolah benar-benar dilakukan di semua titik? Berapa biaya yang digunakan untuk tiap sekolah? Dan apakah benar anggaran sebesar Rp128 miliar itu sudah tepat sasaran seratus persen?
Seorang pengamat keuangan daerah menegaskan, dengan dana ratusan miliar rupiah, seharusnya kualitas pendidikan di Pesawaran mengalami lonjakan signifikan. Bila faktanya masih ada sekolah tertinggal, maka dugaan penyimpangan patut segera diselidiki aparat penegak hukum.
Berbagai elemen masyarakat kini mendesak Kejaksaan Negeri Pesawaran turun tangan. Mereka menilai penyelidikan yang transparan dan profesional sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Sebagai bentuk keberimbangan, awak media mencoba meminta konfirmasi kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi.
media RTV News Lampung & lembaga PWRI akan terus memantau perkembangan dugaan kejanggalan anggaran pendidikan di Pesawaran, demi menjamin hak masyarakat atas pendidikan yang transparan dan berkeadilan.
(Red/RNI/Tem Investigasi)
